Main Article Content

Abstract

This research aims to determine the impact of the Role of Government Internal Supervisory Apparatus, Compliance with Regulations, Clarity of Budget Targets, and Utilization of Information Technology on the Performance Accountability of Government Agencies within the Regional Apparatus Organization of Palembang City. The methodology used is a quantitative approach, collecting data primarily from Regional Apparatus Organization in Palembang City. A total of 124 responses were gathered from 26 selected samples out of distributed questionnaires. The research employs multiple linear regression analysis with IBM SPSS version 27 to conduct hypothesis testing. The analysis show that the variables—Role of Government Internal Supervisory Apparatus, Compliance with Regulations, Clarity of Budget Targets, and Utilization of Information Technology—have a significant influence on the Performance Accountability of Government Agencies in Palembang City.

Keywords

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Ketaatan Peraturan Kejelasan Sasaran Anggaran Pemanfaatan Teknologi Informasi

Article Details

How to Cite
Khairani, A., Wancik, Z., & Oktarida, A. (2024). PENTINGNYA PENGAWASAN, KETAATAN PERATURAN, KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI PADA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH : THE IMPORTANCE OF SUPERVISION, REGULATION COMPLIANCE, CLARITY OF BUDGET TARGETS, AND UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN GOVERNMENT AGENCY PERFORMANCE ACCOUNTABILITY. CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini, 5(3), 516–533. https://doi.org/10.31258/current.5.3.516-533

References

  1. Abdallah, Z., & Maryanto. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci. Economac, 2(1), 31–36.
  2. Andriani, G. A. A., & Wati, N. W. A. E. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar. Hita Akuntansi Dan Keuangan, 2(4), 418–436.
  3. Anggita, D., Sari, S. R. K., & Siti Suharni. (2023). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Akuntabilitas Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah. Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan, 16(April), 1–12.
  4. Anisa, I. N., & Haryanto, H. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Akuntansi Aktual, 9(1), 77–85.
  5. Apiluna, I., Anugerah, R., Basri, Y. M., Nurmayanti, P., & Indrawati, N. (2023). The Role of Organizational Commitment to Improving Public Accountability in Local Government
  6. Aprillia, Y., & Usman, F. (2023). Pengaruh Peran Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan dan Pengawasan atas Kualitas Pengendalian Intern terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah. Jurnalku, 3(4), 408–425.
  7. Asmawanti, D., Sari, A. M., Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Journal of Applied Accounting and Taxation, 5(1), 85–94.
  8. Betta, A., & Arza, F. I. (2020). Pengaruh Komitmen Perangkat Daerah, Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dan Budaya Organisasi Terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Wahana Riset Akuntansi, 8(1), 24.
  9. Budiani, L. V., & Asyik, N. F. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10(2), 1–20.
  10. Dariana, D., & Harrie, A. M. (2020). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Good Governance) Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis. JAS (Jurnal Akuntansi Syariah), 4(1), 124–139.
  11. Darmawiguna, I. M. Y., & Mimba, N. P. S. H. (2017). Pengaruh Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance dan Implikasinya pada Kinerja Pemerintah. Maret, 18, 2172–2201. www.kemenkeu.go.id
  12. Dewata, E. ., Sari, Y. ., Jauhari, H. ., & Lestari, T. D. (2020). Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 8(3), 541–550.
  13. Djiloy, N. L. (2009). Pengaruh Pengawasan Intern, Perencanaan, dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Jurnal Katalogis, 4(6), 70–82.
  14. Dupe, A. E., & Ayem, S. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan SAP Berbasis Akrual Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Klaten). OPTIMAL, 16, 9–28.
  15. Fadila, S. N., & Budiwitjaksono, G. S. (2022). Analisis akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten sidoarjo. JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi), 13(2), 472–484.
  16. Febrianti, T., & Yuhertiana, I. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 14(1), 137–146.
  17. Fiddin, F., & Domos, E. (2020). Akuntabilitas Keuangan Dan Kompetensi Aparatur Sipil Negera Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Pekanbaru. Journal of Business and Economics Research (JBE), 1(2), 185–190.
  18. Hafiz, M. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi Dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pad. JOM Fekon, 4(Februari 2017), 528–542.
  19. Harianto, D., Kennedy, & Zarefar, A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran , Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Akip) (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). Jurnal Aplikasi Akuntansi, 6(1), 122–139.
  20. Haryanto, P., & Andayan, R. T. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pelaporan, dan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Seminar Nasional Perbanas Institute, 3(December 2023), 70–84.
  21. Herlina, B., Zulfachry, Sumarni, & Syamsiar. (2023). Analisis Kinerja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam Mewujudkan Good Governance di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. Journal on Education, 05(04), 15921–15927.
  22. Hidayati, S., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2023). Accountability in Village Government: The Role of the Internal Control System as Moderation. Journal of Business and Social Review in Emerging Economies, 9(2), 73-84. https://doi.org/10.26710/jbsee.v9i2.2597
  23. Hidayat, T., Putri, A. M., & Murialti, N. (2021). Pengaruh Good Governance, Kompetensi, dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi, 1, 87–97.
  24. Irawati, A., & Agesta, C. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja. Jurnal Akuntansi & Keuangan, 10(1), 50–70.
  25. Isnanto, Y., Suharno, & Widarno, B. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah). Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi Universitas Slamet Riyadi Surakarta, 489–501.
  26. Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). Jurnal Akuntansi Trisakti, 7(2), 231–246.
  27. Julia, D. A., & Wahidahwati. (2020). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 9(3), 1–23.
  28. Karima, D., Maslichah, & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampang. E-Jra, 10(06), 10–24.
  29. Kartim, Ponto, S., & Saleh, R. F. (2021). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Ketaatan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura). Accounting Journal Universitas Yapis Papua, 3(1), 11–20.
  30. Loppies, F., Gasperz, J., & Limba, F. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Manajemen Indonesia (JKEMI), 1(1), 1–9.
  31. Mailoor, J. H., Sondakh, J. J., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Budaya Organisasi, Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah, Peran APIP, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Kepulauan Talaud). Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 8(2), 82–94.
  32. Melinda, F., Dewata, E., & Oktarida, A. (2022). Determinan Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kecamatan Jejawi Kabupaten Ogan Komering Ilir. Simposium Nasional Akuntansi Vokasi (SNAV) X Tahun 2022.
  33. Mikoshi, M. S. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat). Ekonomis: Journal of Economics and Business, 4(1), 192–199.
  34. Mulya, H. G., & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 4(1), 192–212.
  35. Murdi, H., & Putri, A. (2020). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Kota Payakumbuh. Jurnal Ekonomi, 23(1), 50–66. https://doi.org/10.47896/je.v23i1.189
  36. Muslimah, W., Taufik, T., & Rusli, R. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing, 18(1), 1–15.
  37. Oktarida, A., Fithri, E. J., Riama, L. V., & Hartaty, S. (2020). Determinants of the Quality Regional Financial Statement. 431(First 2019), 153–158.
  38. Purnomo, R. A. (2016). Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS.
  39. Putra, M. A., Taufik, T., & Aunnurrafiq, A. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Pekanbaru. Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK), 4(1), 31–41.
  40. Rahman, A., & Yusuf, M. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. YUME : Journal of Management, 4(2), 257–270.
  41. Rakhma, S. Y., & Sulistyowati, E. (2021). Determinan Penganggaran, Sistem Pengendalian Internal, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 10(8), 1–22.
  42. Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  43. Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  44. Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  45. Risandini, T., Prayogo, Y., & Ifazah, L. (2024). Pegaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Pada BPKAD Kabupaten Merangin). Jurnal Kendali Akuntansi, 2(2), 196–211.
  46. Saputri, A., Basri, Y. M., & Hasan, M. A. (2022). Determinan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis, 7(2), 151-162
  47. Sari, E. K., & Handayani, N. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntailitas Kinerja. Jurnal Ilmu Dan Riset …, 4(9), 1–15.
  48. Sekretariat Daerah Kota Palembang. E-Sakip Kota Palembang. https://esakip.palembang.go.id/
  49. Setyawan, H. (2017). Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru Indonesia. JOM Fekon, 4, 251–264.
  50. Tahir, H. K., Poputra, A. T., & Warongan, J. D. L. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Accountability, Vol. 5 No.(2016-12–31), 37–51.
  51. Theodora, O. N. B. T., & Susilowati, E. (2023). Pengaruh Sistem Pelaporan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya. Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manaje, 2(6), 385–395.
  52. Umar R, B., DM, R., & Sylvia. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pemanfaatn Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Jurnal Pelopor Manajemen Indonesia, 2(3), 249–260.
  53. Wahid, I., Nasir, A., & Supriono. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Dae. JOM Fekon, 3(1), 2457–2471.