Main Article Content

Abstract

The purpose of this research is to examines the influence of government apparatus competency, usage of information technology, accounting control and reporting system against the performance accountability of government agencies. The population of this research is all of OPD in Pekanbaru Government. The sample of this research are Chief of OPD, Chief of Subdivision of finance, and accountability compiler staff at 43 OPD of Pekanbaru City which selected by using purposive sampling method. This research is using primer data by using questionnaires. Analysis method that used in this research is doubled regression analysis. The instrument of analysis that used in this research is statistical Product and Service Solution (SPSS) Version 17.0 for windows. The results of this research indicate that: (1) the government apparatus competency influencing   performance accountability of government agencies (2) the usage of information technology influencing performance accountability of government agencies (3) the accounting control influencing  performance accountability of government agencies (4) the reporting system does not influence the  performance accountability of government agencies

Keywords

Government Apparatus Competency, Usage Of Information Technology Accounting Control, Reporting System, Performance

Article Details

How to Cite
Septiyani, G., Taufik, T. ., & Julita, J. (2020). AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH : APAKAH DIPENGARUHI KOMPETENSI APARATUR, TEKHNOLOGI INFORMASI, PENGENDALIAN AKUNTANSI, DAN SISTEM PELAPORAN?. CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini, 1(2), 183–200. https://doi.org/10.31258/jc.1.2.184-201

References

  1. Ardianto. (2014). Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketaatan Pada Peraturan Perundagan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Akuntansi, Vol. 2, No. 2, April 2014: 197-209.
  2. Danty & Safitri, W. (2018). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Intervening. Department of Economic Science.
  3. Hafiz, M. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas KInerja Instansi Pemerintah dengan Komitmen Organisasi dan Kinerja Manajerial Sebagai Variable Moderating. Jurnal Ekonomi, Vol. 4, Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru.
  4. Herawaty, N. (2011). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, Vol. 13, No. 2, Hal. 31-36.
  5. Hery. (2009). Akuntansi Keuangan Menengah. Jakarta: Bumi Aksara.
  6. Kusumaningrum, I. (2010). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tesis. Program Studi Magister Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Dipenogoro: Jawa Tengah.
  7. Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
  8. Mentari, C S., Emrinaldi N. D. P., & Hasan, M. A. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekanbaru. Jurnal Akuntansi.
  9. Nugraheni, E. M., Tanjung, A.R & Susilatri. (2015). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Tekhnologi Informasi, dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Jurnal Online Mahasiswa, Universitas Riau.
  10. Paramitha & Gayatri. (2016) Pengaruh Ketepatan Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian Manajerial Sektor Publik dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja. E – Jurnal Akuntansi.
  11. Peraturan Menteri PAN & RB No. 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara atas laporan kinerja instansi pemerintah.
  12. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
  13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  14. Precelina, D., & Eni W. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Jombang. Jurnal Mahasiswa Unesa.
  15. Putri, E. M. N., Tanjung, A. R., & Susilatri. (2015). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Jurnal Online Mahasiswa. Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
  16. Razi. R. F. Savitri, E., & A, Al Azhar. (2017). Pengaruh Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu). Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
  17. Riau.go.id. Menpan-RB Umumkan Hasil Kinerja Pemerintah Daerah https://www.riau.go.id/home/content/2017/03/21/6446-menpan-umumkan-hasil-kinerja-pemerintah-daerah-di
  18. Setiawan, E. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Studi Kabupaten Pelalawan). Jurnal Online Mahasiswa, Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
  19. Setiawan, I. (2005). Pengaruh Pengetahuan Teknologi Informasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Faktor Kesesuaian Tugas-Teknologi Terhadap Kinerja Akuntan. Skripsi, Universitas Riau.
  20. Soleman, R., Rusman S., & Zainuddin Z. (2019). Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Hibualamo Seri Ilmu Sosial dan Kependidikan.
  21. Suhaesti, S. R., Hardi & Al Azhar A. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis). Jurnal Online Mahasiswa.
  22. Wahid. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah, Sistem Pelaporan dan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Agam). Skripsi. Universitas Riau.
  23. Wahyuni. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada SKPD Kabupaten Rokan Hulu). Jurnal online Mahasiswa, Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
  24. Wibowo. G.B. (2016). Wako Kesal Nilai SAKIP Kota Pekanbaru Hanya Naik 1,18 Persen https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/02/04/wako-kesal-nilai-sakip-kota-pekanbaru-hanya-naik-118-persen
  25. Wiguna, M. (2016). Pengaruh Teknologi Informasi, Pengendalian Intern, Gaya Kepemimpinan dan Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Ekonomi. Universitas Riau .
  26. Yulianto, A. R., & Muntaher, O. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati. Jurnal Tirtayasan Ekonomika.