Article Sidebar

Submitted
April 1, 2024
Accepted
March 25, 2025
Published
March 27, 2025
Download
PDF
Statistic
Read Counter : 4 Download : 4

Downloads

Download data is not yet available.

Main Article Content

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of region, local revenue, and population on the implementation of E-Government with regional independence as an intervening variable. In determining the sample, this study used a purposive sampling technique, namely sampling using criteria based on research policies. Observation data of 123 were taken from 41 districts/cities from a 3 (three) year observation period starting from 2020-2022. The type of data used is quantitative data sourced from secondary sources. Data analysis used multiple linear regression and Conditional Process Analysis from Hayes. The results of the study showed that region, local revenue, and population influenced the implementation of E-Government. Regional independence moderates the effect of local revenue and population on the implementation of E-Government. Meanwhile, regional independence does not moderate the effect of the region on the implementation of E-Government. This study contributes to local governments in the implementation of e-government

Article Details

License

Copyright (c) 2025 Arini Ilma Ilma, Yesi Mutia Basri, Nur Azlina

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Hak Cipta (Copyright)

Penulis yang mempublikasikan naskahnya pada Jurnal ini menyetujui ketentuan berikut:

Hak cipta pada setiap artikel adalah milik penulis.

  1. Penulis mengakui bahwa Jurnal  Current : Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini berhak sebagai yang mempublikasikan pertama kali dengan lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.
  2. Penulis dapat memasukan tulisan secara terpisah, mengatur distribusi non-ekskulif  dari naskah yang telah terbit di jurnal ini kedalam versi yang lain (misal: dikirim ke respository institusi penulis, publikasi kedalam buku, dll), dengan mengakui bahwa naskah telah terbit pertama kali pada Jurnal  Current :Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini.
How to Cite
Ilma, A. I., Basri, Y. M., & Azlina, N. (2025). PELAKSANAAN E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA: KEMANDIRIAN DAERAH SEBAGAI VARIABEL MODERASI: IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN REGIONAL GOVERNMENT IN INDONESIA: REGIONAL INDEPENDENCE AS A MODERATING VARIABLE. CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini, 6(1), 723–739. https://doi.org/10.31258/current.6.1.723-739
Download Citation
Endnote/Zotero/Mendeley (RIS)
BibTeX

References

  1. Alvini, Y., Basri, Y. M., & Hasan, M. A. (2018). Pengaruh ukuran pemerintah daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (studi pada kabupaten/kota se-Provinsi Riau Periode 2011-2016). Jom Feb, 1(1), 1–15.
  2. Arsita, R. (2020). Pengaruh Pengangguran dan Kesejahteraan Daerah terhadap Pengungkapan Informasi Non Keuangan dengan Aksesibilitas Internet sebagai Pemoderasi (Studi Kasus padaWebsite Resmi Pemerintah Provinsi di Indonesia).
  3. Azwar, A. (2023). analisis kemandirian keuangan daerah dan potensi pertumbuhan kabupaten/kota di sulawesi selatan tahun 2017-2021. Jurnal Manajemen Keuangan Publik
  4. Dasmar, T., Basri, Y. M., & Indrawati, N. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah,, Intergovernmental Revenue, Temuan Audit (BPK) Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Riau). Jurnal Al-Iqtishad, 16(2), 39. https://doi.org/10.24014/jiq.v16i2.10788
  5. Dewi, A. S., & Haryanto, H. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi E-Government (Studi Pada Pemerintah Daerah Tingkat Provinsi Di Indonesia). Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
  6. Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Governance and Shareholfer Returns. Australian Journal of Management, June 1991, 49–66.
  7. Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah. Salemba Empat.
  8. Handayani, S. A. (2022). Implementasi E-Government Melalui Aplikasi Sipaduko Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Pada Era New Normal. Ilmu Pemerintahan.
  9. Hayes, A. F. (2022). Introduction to Mediation, Moderation, and Conditional Process Analysis: A Regression-Based Approach (Vol. 3). The Guilford Press.
  10. Kim, C.-K. (2007). A cross-national analysis of global E-government. Public Organization Review, 7, 317–329. https://link.springer.com/article/10.1007/s11115-007-0040-5
  11. Maulana, F., & Fadhlia, W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 5(3), 362–371.
  12. Oktaviani, S., & Indra Arza, F. (2020). Pengaruh Kompetisi Politik, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Opini Audit Terhadap Implementasi E-Government. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(3), 3312–3326. https://doi.org/10.24036/jea.v2i3.284
  13. Pradipta, R., & Sofyani, H. (2021). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat Pelaksanaan E-Government Di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Kontemporer (JAKK), 4(2), 185–204. https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jakk.v4i2.7756
  14. Pudin, S. (2018). Digital Tourism: A Content Analysis of West Java Tourism Websites.
  15. Rahim, S., Ahmad, H., Muslim, M., & Nursadirah, A. (2020). Disclosure of Local Government Financial Statements in South Sulawesi. Brawijaya International Conference on Multidisciplinary Sciences and Technology (BICMST 2020), 1–6.
  16. Ramdani, E. M. (2018). Analisis Efektivitas Pelaksanaan E Government di Tingkat Kelurahan. Sawala J. Adm. Negara, 6(1), 31.
  17. Rohmah, N., & Riharjo, I. B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota Se Privinsi Jawa Timur Tahun 2013–2017). Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 8(6).
  18. Sanga, K. P., Hermanto, S. B., & Handayani, N. (2018). Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
  19. Sedarmayanti. (2009). Reformasi administrasi publik, reformasi birokrasi, dan kepemimpinan masa depan: mewujudkan pelayanan prima dan kepemerintahan yang baik. Refika Aditama. https://books.google.co.id/books?id=aH_aSAAACAAJ
  20. Sipahutar, I. S., & Sutaryo. (2017). Faktor-Faktor Penentu Implementasi E-Government Pemerintah Daerah Di Indonesia. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 5(2), 1393–1408.
  21. Tahar, A., & Zakhiya, M. (2011). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah. Journal of Accounting and Investment, 12(1), 88–99.
  22. Utami, R. D., Hapsari, D. W., & Mahardika, D. P. K. (2019). Kompetisi Politik, Pendapatan Asli Daerah Dan Opini Audit Terhadap Implementasi E-Government. JRAK, 11(1), 16–23.
  23. Verawaty, V. (2018). Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting Melalui E-Government Di Sumatera Bagian Selatan. Simposium Nasional Akuntansi.